Regulasi Perencanaan
Daerah Terupdate.

Permendagri No. 10 Tahun 2025 — Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026

Pedoman teknis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, termasuk sinkronisasi dengan RKP Nasional dan program strategis nasional.

Permendagri No. 12 Tahun 2024 — Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025

Pedoman teknis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Memuat tahapan, jadwal, dan substansi penyusunan RKPD.

Inmendagri No. 2 Tahun 2025 — Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025–2029

Instruksi kepada kepala daerah terpilih untuk menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029. Membawa perubahan struktur dokumen dibanding Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Permendagri No. 81 Tahun 2022 — Penyusunan RKPD dan Renja OPD

Pedoman utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Menjadi acuan standar bagi seluruh OPD se-Indonesia.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 — Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan

Regulasi induk tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Masih berlaku sebagai acuan dasar meski telah ada penyesuaian melalui Inmendagri 2/2025.

PP No. 8 Tahun 2008 — Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum utama sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.

UU No. 25 Tahun 2004 — Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-undang induk yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan daerah. Menjadi landasan seluruh regulasi perencanaan yang ada.

Permendagri No. 3 Tahun 2026 — Reviu RPJMD, RKPD, dan APBD

Regulasi terbaru yang mengatur mekanisme reviu dokumen perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi, termasuk prosedur reviu APBD oleh APIP.

Permendagri No. 15 Tahun 2024 — Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Pedoman penyusunan APBD TA 2025 yang memuat sinkronisasi kebijakan, prinsip penyusunan, dan teknis penganggaran termasuk penandaan anggaran untuk isu strategis.

Permendagri No. 77 Tahun 2020 — Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

PP No. 12 Tahun 2019 — Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti PP No. 58 Tahun 2005. Mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah.

Perpres No. 29 Tahun 2014 — SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Dasar hukum utama penerapan SAKIP. Mengatur kewajiban menyusun Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan Laporan Kinerja (LKjIP/LAKIP).

PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 — Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman terbaru evaluasi AKIP yang menggantikan PermenPANRB No. 12 Tahun 2015. Mengatur mekanisme penilaian komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi.

PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 — Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Reviu LKjIP

Petunjuk teknis operasional SAKIP: format Perjanjian Kinerja (PK), format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan tata cara reviu LKjIP oleh APIP. Lampiran memuat contoh format lengkap yang masih dijadikan acuan.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 — Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Mengatur tata cara evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD. Termasuk mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Permendagri No. 53 Tahun 2020 — Tata Kerja dan Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran

Mengatur mekanisme penyelarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk konsistensi program dan kegiatan dari RPJMD hingga APBD.

Inpres No. 7 Tahun 1999 — Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Cikal Bakal LAKIP)

Instruksi Presiden yang pertama kali mewajibkan instansi pemerintah menyusun LAKIP. Meski telah digantikan Perpres 29/2014, masih relevan sebagai referensi sejarah dan dasar filosofi akuntabilitas kinerja pemerintah.

PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 — Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman evaluasi AKIP yang menggantikan PermenPANRB 12/2015. Memuat komponen penilaian: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%).

PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 — Juknis PK, Pelaporan Kinerja & Reviu LKjIP

Petunjuk teknis utama penyusunan LKjIP: sistematika laporan (Ikhtisar Eksekutif → BAB I Pendahuluan → BAB II Perencanaan Kinerja → BAB III Akuntabilitas Kinerja → BAB IV Penutup), format PK, dan prosedur reviu APIP.

Perpres No. 29 Tahun 2014 — Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dasar hukum SAKIP yang mengintegrasikan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Mewajibkan seluruh OPD menyusun LKjIP setiap tahun.

PP No. 13 Tahun 2019 — Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengganti PP No. 3 Tahun 2007. Mengatur jenis laporan kepala daerah: LPPD (kepada Presiden/Mendagri), LKPJ (kepada DPRD), dan Ringkasan LPPD (kepada masyarakat). Memuat format, jadwal penyampaian, dan mekanisme evaluasi.

Permendagri No. 18 Tahun 2020 — Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang LPPD

Petunjuk teknis penyusunan LPPD Tahunan, LPPD Akhir Masa Jabatan, LKPJ, dan Ringkasan LPPD kepada masyarakat. Memuat format baku, indikator pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (IKK LPPD), dan tatacara evaluasi.

PMK No. 10 Tahun 2026 — Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit

Regulasi terbaru pengganti PMK No. 91 Tahun 2023. Berlaku sejak Maret 2026. Mengatur penganggaran, pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran DBH Sawit. Perubahan penyaluran dari 2 tahap menjadi 5 tahap. Proses perencanaan RKP melalui aplikasi DBH Earmarked terintegrasi SIKD.

PMK No. 91 Tahun 2023 — Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit (Dicabut PMK 10/2026)

Regulasi sebelumnya yang mengatur DBH Sawit. Telah dicabut dan digantikan oleh PMK No. 10 Tahun 2026 per Maret 2026. Masih relevan sebagai referensi historis.

PP No. 38 Tahun 2023 — Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Dasar hukum penetapan DBH dari sektor perkebunan sawit yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit. Menjadi landasan PMK DBH Sawit.

Permendagri No. 70 Tahun 2019 — Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dasar hukum penerapan SIPD sebagai sistem informasi terintegrasi yang memuat pengelolaan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 — Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan & Keuangan Daerah

Pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang digunakan dalam SIPD-RI dan dokumen perencanaan/penganggaran daerah.