Andri
Wulandika

Tentang Andri Wulandika

Praktisi Pemerintahan,
Konsultan Transformasi Digital.

Berawal dari latar belakang Teknik Sipil di Universitas Gunung Leuser Aceh, saya membangun pemahaman mendalam tentang infrastruktur dan pembangunan fisik — fondasi yang kemudian membawa saya ke jalur fungsional Perencana, dengan fokus pada bagaimana pembangunan daerah direncanakan, dianggarkan, dan dievaluasi secara sistematis.

Sejak Desember 2025, saya bertugas sebagai Perencana Ahli Pertama (P3K) di Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara — terlibat langsung dalam penyusunan RKPK, koordinasi lintas 51 OPD, dan review teknis dokumen anggaran.

Dari pengalaman itu, saya melihat langsung kebutuhan nyata: instansi pemerintah dan pelaku bisnis di daerah butuh solusi digital yang praktis, bukan sekadar teori. Itulah yang mendorong saya mengembangkan SiRENJA dan SiRKPD — AI tools untuk ASN perencana — dan memperluas fokus konsultasi ke website profesional serta transformasi digital untuk instansi dan bisnis di luar Aceh Tenggara.

Visi

Transformasi Digital
yang Aplikatif, Bukan Sekadar Tren.

Banyak instansi pemerintah dan pelaku bisnis di daerah tertinggal secara digital bukan karena tidak ingin berubah, tapi karena solusi yang tersedia sering kali tidak relevan dengan kebutuhan nyata mereka — terlalu rumit, terlalu mahal, atau dirancang tanpa memahami cara kerja pemerintahan dan bisnis di lapangan.

Misi saya adalah menjembatani hal itu: menghadirkan website profesional, otomatisasi berbasis AI, dan solusi digital lain yang benar-benar dipakai — bukan sekadar dipajang — oleh instansi pemerintah (OPD, Bappeda, Pemda) dan bisnis yang ingin naik kelas secara digital. Setiap solusi yang saya kembangkan, termasuk SiRENJA dan SiRKPD, lahir dari kebutuhan yang saya alami sendiri sebagai ASN perencana, sehingga relevan dan langsung dapat diterapkan.

Dalam jangka panjang, saya ingin terus memperluas dampak ini: membantu lebih banyak instansi pemerintah dan bisnis di berbagai daerah bertransformasi secara digital dengan cara yang praktis, berbasis regulasi, dan terukur.

Catatan: Jasa konsultasi transformasi digital di halaman ini saya jalankan secara pribadi dan independen, di luar tugas dan kewenangan sebagai ASN — bukan atas nama, mewakili, maupun menggunakan fasilitas Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara atau instansi pemerintah manapun.